JAKARTA, Menara.co.id – 6 Februari 2026, Polri memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu ke hilir. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Mabes Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, asosiasi pabrik pakan ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan.
Brigjen Langgeng menyampaikan, Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak sepanjang 2025. “Rakor ini menjadi konsolidasi untuk memperkuat strategi 2026 agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Di sisi permodalan, Polri memfasilitasi kelompok tani jagung mengakses KUR melalui Himbara. Implementasi program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, dengan penyaluran kredit modal untuk penanaman dan perluasan lahan jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyatakan, pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Untuk melindungi petani dari praktik tengkulak, Polri bekerja sama dengan Bulog dalam penyerapan hasil panen. Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung pada 2026 untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memastikan petani mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan terbebas dari jerat tengkulak.
(Jose.k/Fs/TB/Sgt)
