Menu

Mode Gelap

Hukum · 13 Mar 2023 17:08 WIB ·

Tim Penyidik Melakukan Penyidikan Terhadap Perkara PT GTS, Dana Pensiun PT Pelindo, dan Tol Japek


					Tim Penyidik Kejagung dan Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana. Menara.co.id] Perbesar

Tim Penyidik Kejagung dan Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana. Menara.co.id]

Menara.co.id, Jakarta-Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Senin (13/3) di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan terhadap

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Graha Telkom Sigma (PT GTS)

Tim Penyidik telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma periode 2017-2018.

Kronologis perkara ini berawal pada 2017-2018, PT Graha Telkom Sigma (GTS) membuat perjanjian kerja sama fiktif seolah-olah ada pembangunan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split dengan beberapa perusahaan pelanggan.

Selanjutnya untuk mendukung pencairan dana, PT GTS menggunakan dokumen-dokumen pencairan fiktif, sehingga dengan dokumen tersebut berhasil ditarik dana sebesar Rp354.335.416.262.

Baca juga:  Korban Truk Odol Batubara Tiada Hentinya, F- PAN Inhu Agar Pemrov Riau Tidak Tutup Mata

Dalam penanganan perkara dimaksud, Tim Penyidik telah memeriksa 38 orang saksi, dan juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti PT Graha Telkom Sigma dan PT Sigma Cipta Caraka. Dari hasil penggeledahan, diperoleh dan disita beberapa dokumen penting yang terkait dengan perkara dimaksud.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun
Tim Penyidik telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Tahun 2013 s/d 2019.

Dipaparkan dalam pelaksanaan program pengelolaan DP4, telah dilakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima, yang terindikasi dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Baca juga:  Tiga Pelaku Curanmor dan 1 Penadah Diringkus Polres Inhu, Ini Kronologisnya

Modus yang dilakukan untuk masing-masing kegiatan antara lain sebagai adanya fee makelar; harga tanah dimark-up sehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok.

Tidak dilakukan analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana.

Tidak adanya kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Atas perbuatan tersebut, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 148 Miliar
Dalam penanganan perkara dimaksud, Tim Penyidik telah memeriksa 29 orang saksi, dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti kantor DP4 PT Pelindo, PT. Indoport, serta PT. Pratama Capital Assets Management Prima.

Baca juga:  Menteri Desa PDTT RI Memberikan Penghargaan Kepada Bupati Inhu Atas Keberahasilannya Membentuk 100 Persen BUM-des di Inhu

Dari hasil penggeledahan, diperoleh dan disita beberapa dokumen penting yang terkait dengan perkara dimaksud.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta Cikampek II
Tim Penyidik telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated Ruas Cikunir s/d Karawang Barat termasuk on/ off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat, dengan nilai kontrak Rp13.530.786.800.000.

Dalam pelaksanaan pengadaannya, diduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga atas perbuatan tersebut diindikasikan merugikan keuangan negara. (Tamb/Jos/Fs)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

Redaksi Menara badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kapolsek Rengat Barat Edukasi Pemilu Damai Pada Karyawan dan Serikat Kerja

5 Februari 2024 - 13:32 WIB

Kasat Lantas Turun Tangan, Wajib Pajak Kembali di Imbau Sukseskan Pemilu

5 Februari 2024 - 13:29 WIB

Sat Binmas Polres Inhu Patroli Keliling Kota Rengat Sambil Serukan Pemilu Damai

23 Januari 2024 - 19:59 WIB

Gakkumdu Polres Inhu Ingatkan Anak-anak Muda Rengat Hindari Politik Uang

22 Januari 2024 - 14:16 WIB

Bandar Narkoba Batang Cenaku Digulung, 26,03 Gram Di Amankan Polisi

21 Januari 2024 - 09:20 WIB

Handphone Personel polsek jajaran polres Inhu di Razia , Ini Hasilnya

18 Januari 2024 - 11:55 WIB

Trending di Hukum