Menara.co.id, Indragiri Hulu- Tindakan kejahatan pidana kehutanan yang dilakukan oleh menegemen PT Ronatama milik Saibun Sinaga pada kawasan hutan di kaki Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Inhu, Prov Riau. Ternyata Mamun Murod Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau sebagai leading sektornya justru begeming alias berdiam diri saja.
Pagi tadi Rabu (15/2) saat dihubung Menara.co.id via phonselnya menyusul pernyataannya yang akan melakukan tindakan hukum tegas kepada menegemen PT RNT selama ini telah alih fungsi hutan kawasan HPT dan HPK menjadi lahan perkebunan pribadi RNT secara ilegal, namun demikian janjinya Mamun Murod seolah melepaskan tanggung jawabnya sebagai pimpinan di DLHK Riau yang konon tugas pokok dan fungsinya penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Riau.
Ditanya pagi pak kadis? dua pekan lalu UPT KPH dan tim Gakum telah turun membuktikan ada pengembangan baru PT Ronatama di desa Lahai Bt Cenaku Inhu, tindaklanjutnya bagaimana pak? Namun sangat disayangkan responnya justru melemparkan tanggung jawabnya kepada Kasi Gakum DLHK Riau. “Silahkan dihubungi Kasi Gakum Agus Sutyoko”, sahut Mamun Murod yang diunggah lewat chat whatsupnya.
Seperti diketahui sebelumnya Mamun Murod berapi-api kepada awak media kalau DLHK Riau telah sedang membentuk tim dan bahkan sebut Mamun pihaknya akan melibatkan personil dari pihak kepolisian untuk melakukan tindakan hukum yang tegas kepada menegemen RNT. Ternyata tekat yang berapi- api itu kini berubah menjadi dingin membeku dan bergeming dengan alasan yang tidak jelas.
“Kita sangat menyayangkan tidak seriusnya DLHK Riau dan UPT PKH Rengat bersama Gakum yang telah turun ke lokasi tetapi tidak berdampak bagi RNT yang konon sampai sekarang melakukan peramhan hutan negara menjadi lahan kebun PT RNT”, kata Hatta.
Oleh karena itu lanjut Hatta bahwa pihaknya akan segera menyurati Menteri LHK RI dan Gubernur Riau Syamsusr agar menegemen RNT secepatnya diperiksa.
“Menegemen RNT jangan merasa kebal hukum nanti kita buktikan agar berdampak pada efek jera untuk tidak melakukan tindak kejahatan kehutanan kedepan. (Tamb)
