Menu

Mode Gelap

Hukum · 20 Feb 2023 17:53 WIB ·

Kejagung Menjelaskan Alasan Banding JPU Terhadap Terdakwa FERDY SAMBO, PUTRI CANDRAWATHI, KUAT MA’RUF, dan RICKY RIZAL WIBOWO


					Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana. [Menara.co.id] Perbesar

Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana. [Menara.co.id]

Menara.co.id, Jakarta- Menanggapi pertanyaan dari berbagai media terkait pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa FERDY SAMBO, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, Terdakwa KUAT MA’RUF, dan Terdakwa RICKY RIZAL WIBOWO dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam hal ini melalui siaran pers, Senin (20/2) Ketut Sumedana Kapuspenkum Kejagung RI menyampaikan bahwa dasar pertimbangan pengajuan banding yakni sebagaimana aturan normatif hukum acara pidana berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP.

“Pasal 67 itu menjelaskan Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, urai Ketut secara tertulis

Baca juga:  Jam-Pidsus Serah Terima Tanggung Jawab Berkas Perkara Tersangka JGP dengan JPU, Begini Sangkaannya.!

Dijelaskan upaya hukum banding oleh JPU dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, pada poin 4 tentang Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan huruf k yang berbunyi

“Dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding dan huruf l
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k) menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, jelasnya

Upaya hukum banding yang diajukan oleh
JPU walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman diperberat dalam vonis pengadilan,

“JPU menerapkan prinsip equality before the law yaitu persamaan hak di depan hukum dalam satu proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman)”, sambung Ketut Sumedana

Baca juga:  Tim Penyidik Telah Melakukan Penyidikan Perkara Baru Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi BPDPKS

Namun demikian lanjutnya ketika putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan banding para Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya, JPU mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam Surat Tuntutan dan argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.

“Sehingga persamaan hak dalam upaya hukum dapat diakomodir pada saat mengajukan upaya hukum kasasi”, jelasnya rinci

Upaya hukum banding oleh JPU nantinya akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding dari Terdakwa FERDY SAMBO, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, Terdakwa KUAT MA’RUF, dan Terdakwa RICKY RIZAL WIBOWO,

Baca juga:  Bentuk Upaya Cipta Kondisi Kamtibmas, Polda Riau ‘All Out’ Tangani Bentuk Kejahatan

“Disertai dengan menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, tutupnya. (Jos/Fs/Tamb)

Artikel ini telah dibaca 24 kali

Redaksi Menara badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kapolsek Rengat Barat Edukasi Pemilu Damai Pada Karyawan dan Serikat Kerja

5 Februari 2024 - 13:32 WIB

Kasat Lantas Turun Tangan, Wajib Pajak Kembali di Imbau Sukseskan Pemilu

5 Februari 2024 - 13:29 WIB

Sat Binmas Polres Inhu Patroli Keliling Kota Rengat Sambil Serukan Pemilu Damai

23 Januari 2024 - 19:59 WIB

Gakkumdu Polres Inhu Ingatkan Anak-anak Muda Rengat Hindari Politik Uang

22 Januari 2024 - 14:16 WIB

Bandar Narkoba Batang Cenaku Digulung, 26,03 Gram Di Amankan Polisi

21 Januari 2024 - 09:20 WIB

Handphone Personel polsek jajaran polres Inhu di Razia , Ini Hasilnya

18 Januari 2024 - 11:55 WIB

Trending di Hukum