Menu

Mode Gelap

Hukum · 18 Jan 2023 23:49 WIB ·

Duka Tenaga Kerja PT Ronatama di Indragiri Hulu Riau


					Nasib tenaga kerja di PT Ronatama dirundung duka dan nestapa. Perlu Disnaker Prov Riau turun tangan. [Menara.co.id] Perbesar

Nasib tenaga kerja di PT Ronatama dirundung duka dan nestapa. Perlu Disnaker Prov Riau turun tangan. [Menara.co.id]

Menara.co.id, Indragiri Hulu- Sejumlah wanita bekerja di perkebunan kelapa sawit PT Ronatama (RNT) di Desa Sipang dan Alim Batang Cenaku, Siambul Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Prov Riau demi membantu suami mereka harus membnting tulang walau upah di tekan hanya Rp 60.000/ HK.

Mereka sering tak mendapat jaminan pekerjaan layak dan bekerja terlalu berat. Tidak ubahnya “Sapi Perah” yang bekerja tanpa hak upah wajar karena para pekerja di perusahaan yang belum mengantongi izin pelepasan hutan dan izin lokasi (ilok) tersebut jauh dari standar upah yang ditetapkan Gubernur Prov Riau Syamsuar tahun 2023 sebesar Rp 3.360.000/bulan atau Rp 140.000/HK.

“Tenaga kerja disana jauh dari pantauan hukum dan pelayanan pemerintah membuat kesempatan itu PT RNT leluasa memperlakukan naker baik laki-laki maupun wanita semena-mena atau peraturan sepihak sejak 5 tahun lalu”, kata Sawaludin Ketua DPC SPN (Serikat Pekerja Nasional) Inhu Riau, Rabu (18/1)

Baca juga:  Polsek Lirik Anjangsana Kerumah Purnawirawan Polri Sempena Hari Bhayangkara ke-77

Dampak sosial dan ekonomi dari sistem Perkebunan Sawit Skala besar (PBS) terhadap buruh perempuan di areal kebun sawit PT RNT sangat dirasakan pahit para naker yang dikaryakan di sana.

“Dan bentuk pelanggaran ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja,serta kebebasan berserikat dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diamanatkan UU 13/2003, UU 21/2000 menjadi keseharian di PT RNT pada luasan 2000 hektar di hamparan lahan kaki Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) di Desa Sipang, Alim dan Siambul yang tidak jauh pada perbatasan Riau-Jambi itu”, urai Sawal

Di UU 13/2003 tidak adanya perbedaan hak atas upah antara perempuaan dan laki-laki atas upah layak, waktu kerja, status kerja, cuti, PHK dan pesangon,jaminan kesehatan, fasilitas umum serta mogok kerja, tetapi pekerja wanita ema-ema dimarjinalkan dari pekerja laki-laki padahal sama-sama bekerja dari pagi hingga petang.

Baca juga:  WMPR Dan Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto: Tunaikan Misi Kemanusiaan Bagi Sesama

Areal lokasi PT Ronatama yang berada di hutan terlarang disulap seketika menjadi areal kebun sawit yang diduga tidak memiliki izin resmi dari negara. [Menara.co.id]
“Namun masih massif pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di perkebunan RNT karena lemahnya monitoring serta fungsi kontrol oleh pemerintah khususnya ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh RNT untuk melakukan eksploitasi terhadap pekerja”, papar Sawal

Buruh perempuan di posisikan juga di bagian-bagian rawan dan seringkali mengalami kecelakaan kerja atas penggunaan bahan-bahan kimia pestisida berbahaya di perkebunan itu seperti meracun rumput gulma, memupuk dengan upah Rp 60.000/HK sembari sistim borongan kerja.

“Jika target borongan kerja yang ditentukan sepihak oleh menegemen RNT tidak rampung dengan waktu yang ditentukan maka upah Rp 60.000/HK tidak akan berikan kepada naker”, tutur Sawal. (Tamb)

Artikel ini telah dibaca 191 kali

Redaksi Menara badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Empat Pelaku Persetubuhan Anak Bawah Umur Diringkus Polsek Lirik

1 Juni 2024 - 18:05 WIB

Polres Inhu Gelar Upacara Sertijab Kasat Reskrim dan Dua Kapolsek

31 Mei 2024 - 19:37 WIB

Dua Pengedar dan Kurir Sabu di Seberida Dibekuk Satres Narkoba Polres Inhu

31 Mei 2024 - 19:32 WIB

Pengedar dan Kurir Sabu di Seberida Dibekuk Satres Narkoba Polres Inhu

31 Mei 2024 - 19:29 WIB

Polsek Batang Cenaku dan Polsek LBJ Ringkus Pengedar Sabu, Ini Jumlah Barang Buktinya

12 Mei 2024 - 22:36 WIB

Tiga Pria dan Satu Wanita Pengedar Sabu Diringkus Polsek Peranap

12 Mei 2024 - 22:33 WIB

Trending di Hukum